.png){kind=avatar}
INHU - Bupati Indragiri Hulu, Rezita Meylani Yopi, SE bersama Wakil Bupati Inhu Drs. H. Junaidi Rachmat, M.Si menghadiri Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Inhu terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Senin (29/11/2021) malam di Ruang Rapat Paripurna DPRD Inhu.
Dalam Rapat ini, dihadiri sebanyak 32 orang anggota DPRD dari 40 orang.
Rapat Paripurna dibuka secara langsung dan dipimpin oleh Ketua DPRD Inhu, Elda Suhanura, SH, MH dilanjutkan dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap APBD Tahun Anggaran 2022 oleh juru bicara Banggar, Rosman Yatim.
Rosman Yatim, menyampaikan APBD Inhu tahun anggaran 2022 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Daerah sebesar : Rp1.302.435.208.08
Belanja Daerah sebesar : Rp1.423.785.925.922
Pembiayaan Daerah sebesar : Rp121.785.487.634
"Dengan demikian, total APBD Kabupaten Inhu tahun anggaran 2022 adalah Rp1.423.785.925.922," sebut Rosman Yatim.
Sementara itu, Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Ketua dan Anggota DPRD Inhu yang telah bekerja keras siang dan malam, dalam melakukan pembahasan hingga pengesahan pada malam ini.
"Terimaksih saya ucapkan kepada Ketua dan anggota DPRD Inhu yang telah bekerja keras, sehingga RAPBD Inhu bisa disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda APBD. Semoga kerja lesar ini bisa menjadi amal ibadah dan bermanfaat untuk kajian daerah dan masyarakat Inhu", tutur Rezita.
Dengan disahkannya APBD Tahun Anggaran 2022 ini lanjut Rezita, tentunya dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan yang skala prioritas untuk kepentingan masyarakat. Dan Kedepan, diharapkan antara DPRD Inhu dan pemerintah daerah terus bersinergi dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat, sebagai mana Visi Kabupaten Inhu.
Masih kata bupati perempuan termuda se-Indonesia itu, dengan disahkannya APBD Inhu tahun 2022 ini, pihaknya akan segera menyerahkan kepada Gubernur Riau untuk dilakukan verifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dan kepada masing- masing OPD, Rezita menegaskan jika verifikasi dari Pemprov Riau sudah selesai, diminta agar segera merealisasikan program-program yang telah ditetapkan, sehingga penyerapan APBD tersebut bisa maksimal, tutup Rezita.***
